Gibran Rakabuming Raka dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyampaikan niatnya kepada Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada hari ini.
“Terkait dengan ada tidaknya pertemuan pagi ini antara Presiden dan Wapres, kami ingin memberitahukan kepada publik bahwa memang benar pagi tadi Wapres telah bertemu dengan Presiden,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, pada Selasa (10/11).
“Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam diskusi itu, Wapres, yang didampingi oleh Presiden, menyampaikan rencananya untuk mengundurkan diri terkait perkembangan situasi yang muncul menyusul keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” tambah Prasetyo.
“Namun, perlu kami klarifikasi bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Presiden menolak niatan Wapres. Sebaliknya, Presiden memberikan berbagai saran, dan Wapres juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN,” lanjutnya.
Pernyataan Menyusul dari Surya Paloh untuk Memproses Pemakzulan Gibran
Keputusan Gibran untuk mengajukan pengunduran diri ini muncul di tengah tekanan politik yang semakin kuat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi di DPR telah mengajukan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menangani polemik terkait ijazah Gibran yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Keputusan ini menegaskan putusan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sesuai dengan peraturan UU MD3.
Hak ini mencakup tiga hal, diantaranya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, yang bisa berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, atau tindakan kriminal berat lainnya, serta pertanyaan mengenai kelayakan sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran telah memberikan tanggapan terhadap keputusan MK terkait polemik ijazahnya. Ia berargumen bahwa jika dirinya tidak lulus SMA, maka ia tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya bahkan menempuh pendidikan S1 di Singapura,” jelas Gibran, Rabu (7/10).
